Medan – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly
mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) untuk
memaksimalkan potensi daerah seperti budaya dan kekayaan alam melalui
pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI).
Hal tersebut disampaikan Yasonna pada kegiatan bertajuk Satu Jam Bersama
Menkumham yang diselenggarakan di Universitas HKBP Nommensen Medan pada
Jumat, 17 November 2023.
Lebih lanjut, Yasonna menyampaikan bahwa karya cipta, kreativitas, inovasi,
pengetahuan, keanekaragaman budaya dan kekayaan alam digunakan untuk
mendorong pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat.
“Tepat kiranya pelindungan kekayaan intelektual menjadi komponen penting dari
kebijakan ekonomi nasional,” kata Yasonna.
Menurutnya, salah satu rezim KI yang perlu didorong agar mampu bersaing di pasar
global adalah produk yang berbasis potensi geografis Indonesia yaitu Indikasi
Geografis (IG).
“Indonesia dengan keragaman budaya dan sumber daya alam memiliki produk
unggulan dan layak mendapat tempat di pasar internasional. Produk IG menjadi
modal intelektual bangsa Indonesia agar dapat bersaing dalam perdagangan
internasional,” ucap Yasonna.
Oleh karena itu, tahun 2024 dicanangkan sebagai Tahun Indikasi Geografis guna
mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelindungan dan komersialisasi
Produk IG.
Yasonna berpendapat bahwa untuk menjadikan produk indikasi geografis sebagai
produk unggulan daerah diperlukan adanya sinergitas dan kolaborasi aktif dari
berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Peran pemerintah daerah adalah untuk mendorong pelindungan, pemanfaatan
produk indikasi geografis, serta menjadi focal point indikasi geografis. Kita juga perlu
bersinergi dalam melakukan pengawasan mutu produk indikasi secara berkelanjutan,” terangnya.
Tercatat, terdapat sembilan produk indikasi geografis terdaftar yang berasal dari
Provinsi Sumatera Utara dan 31 Kekayaan Intelektual Komunal yang tervalidasi
serta terinventarisir dengan jenis paling banyak berkaitan yaitu Ekspresi Budaya
Tradisional (EBT).
Selain itu, Yasonna juga meminta kepada pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan terkait untuk memaksimalkan pariwisata daerah berbasis ekosistem KI.
“Melalui pariwisata berbasis ekosistem KI, devisa dan pendapatan lokal masuk ke
suatu wilayah pariwisata. Para wisatawan akan bertransaksi di suatu situs wisata
dengan membeli produk-produk industri pariwisata yang berasal dari produk industri
kreatif yang merupakan objek pelindungan KI,” tuturnya.
Adapun setelah itu, Yasonna mengungkapkan bahwa akan terjadi keberlanjutan
transaksi ketika wisatawan ke Sumatera Utara lalu kembali ke negara atau daerah
asalnya untuk mempromosikan tempat wisata yang dikunjunginya.
Yasonna juga mengingatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk melindungi
kekayaan intelektual agar bisnisnya memiliki nilai yang lebih tinggi. Yasonna
menuturkan setidaknya terdapat lima sektor lapangan usaha tertinggi yang menjadi
penopang utama perekonomian di Sumatera Utara. Dari lima lapangan usaha
tertinggi tersebut, perdagangan merupakan subsektor ekonomi kreatif yang
berkaitan dengan KI, seperti jasa akomodasi dan kuliner.
“Kedua hal tersebut dapat diberikan perlindungan kekayaan intelektualnya dalam
bentuk pelindungan hak merek, baik merek dagang maupun merek jasa,” tegasnya.
Dirinya berharap masyarakat dan pemerintah berkomitmen bersama-sama untuk
meningkatkan kesadaran, mendorong, atau menghasilkan karya berbasis kekayaan
intelektual. Yasonna juga mengupayakan pelindungan kekayaan intelektual guna
meningkatkan kemandirian ekonomi nasional berbasis KI.
“Diperlukan sinergisitas dan kolaborasi aktif antar lintas sektor, lintas pelaku, dan
lintas wilayah untuk keberlangsungan ekonomi hijau, guna menciptakan ekosistem
ekonomi kreatif,” pungkas Yasonna.
Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (red)
