Gunungsitoli, Bhabinkamtibmas Polsek Lahewa Polres Nias Brigadir Hadirad Hulu, S.H., menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2023 di Desa Balofadorotuho Kec. Lahewa Kab. Nias Utara, Senin (08/05/2023).
Kegiatan tersebut dalam rangka pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2023, yang dilaksanakan di Balai pertemuan Desa Balefadorotuho Kec. Lahewa Kab. Nias Utara dan dihadiri oleh Kades Balofadorotuho Aminkhat Zalukhu, Bhabinkamtibmas Polsek Lahewa Brigadir Hadirad Hulu, S.H., Asisten Fasilitator BPS Kab. Nias Utara, Sekdes Balofadorotuho, Para Perangkat Desa dan Kepala Dusun Balefadorotuho.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan verifikasi dan pengisian daftar Regsosek serta pemeriksaan kelengkapan hasil isian daftar Regsosek kemudian Kepala Dusun mengkroscek data warga di Dusunnya masing-masing, selanjutnya dilakukan pengumpulan daftar Regsosek dan penandatangan Berita Acara FKP.
Kapolsek Lahewa Iptu Sugiabdi, S.H. dalam keterangannya mengatakan, “Pihak Polri khususnya Polsek Lahewa akan tetap mendukung Program Pemerintah termasuk Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan oleh Forum Konsultasi Publik (FKP) di Desa Balofadorotuho ini yang dihadiri oleh Bhabinkamtibmas Polsek Lahewa”, Ungkapnya.
“Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kab. Nias Utara ini adalah Program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan data ril disetiap Dusun” Ungkapnya.
“Pendataan ini bertujuan untuk dijadikan acuan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan Program terkait Sosial Ekonomi masyarakat”, Ujarnya.
“Sehingga dengan pendataan yang dilakukan oleh Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ini dapat mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Integrasi program dan menuju satu data Indonesia”, ucapnya.
“Selain itu memantau dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat sebagai rujukan untuk Integrasi Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi serta untuk meningkatkan pelayananan publik, yang akan menghasilkan daftar keluarga yang sesuai dengan kondisi nyata”, Tambahnya.(red)
