MEDAN – Dikukuhkannya Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto sebagai Guru Besar UMSU merupakan wujud nyata bahwa Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo istiqomah dalam mentransformasi SDM unggul dalam bingkai Polri yang Presisi.
Demikian pernyataan itu disampaialan Dosen Pascasarjana Universita Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Alpi Sahari, Jumat (2/6).
“Learning organization dalam good governance dan smart governance di era VUCA (Volatility, Uncertanty, Complexity, Ambiguity) yang disampaikan Irjen Pol Prof Dadang Hartanto merupakan kematangan dalam menjalankan tugas di bidang operasional kepolisian. Sehingga dapat dikonstruksikan bahwa learning organization sebagai ius operatum dan ius constituendum dari “Pohon Hayat” organisasi Polri,” katanya.
Apli mengungkapkan, transformasi Polri yang presisi dalam pencapaian organisasi yang unggul (Excellenct) terutama dihadapkan dalam lingkungan VUCA yang menjadikannya sebagai sparing partner sehingga Polri menjadi organisasi yang sangat suvive dalam menghadapi VUCA.
“Hal ini terfaktakan dari peran dan upaya pimpinan Polri pada awal ketika organisasi dalam proses belajar menghadapi VUCA, ketika organisasi sudah mampu bagaimana belajar, peran pemimpin dapat coolling down,” ungkapnya.
“Karena organisasi yang belajar akan menghasilkan anggota organisasi yang belajar dan bermental model pemimpin yang belajar sehingga mampu secara terus menerus meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi lingkungan yang VUCA,” ujar Alpi.
Diketahui, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto SH Sik MSi telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
Pada acara pengukuhan guru besar itu dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua DPRD Sumut.
Kemudian PJU Mabes Polri, alumni angkatan 94, PJU Polda Sumut tokoh agama, masyarakat, pimpinan media, tokoh nasional serta para pejabat lainnya.(red)
